Cak Imin Mau Bangun 40 Kota, Tapi Tak Setuju IKN

 

sumber gambar : bbc.com

Pemilihan umum selalu menjadi panggung penting bagi masyarakat untuk menilai dan menyaring ide-ide calon pemimpin. Dalam konteks ini, tanggapan Gibran Rakabuming Raka terhadap rencana Cak Imin untuk membangun 40 kota selayak Jakarta, sementara menolak Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi sorotan utama. Dalam pandangan Gibran, membangun kota baru bukanlah solusi utama, dan penolakan terhadap IKN mencerminkan pandangan yang kritis terhadap beberapa aspek implementasinya.

Gibran, yang dikenal sebagai pengusaha dan politisi muda, menyoroti keberlanjutan dan relevansi rencana pembangunan 40 kota baru. Meskipun diakui bahwa pembangunan infrastruktur perlu, namun menurutnya lebih baik jika fokus diberikan pada peningkatan kualitas infrastruktur di kota-kota yang sudah ada. Menurutnya, hal ini akan lebih efisien secara biaya dan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam konteks IKN, Gibran menunjukkan ketidaksetujuannya. Ide ini, yang dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya, bertujuan untuk mengintegrasikan sejumlah sektor dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Meskipun demikian, Gibran mempertanyakan implementasi IKN yang dianggapnya masih belum jelas dan membutuhkan revisi yang mendalam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Satu aspek kritis dari pandangan Gibran adalah bahwa IKN cenderung terlalu terpusat pada pemerintahan pusat. Menurutnya, pemberdayaan pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat lokal harus menjadi fokus utama. Dalam hal ini, Gibran berpendapat bahwa pemberdayaan pemerintah daerah akan meningkatkan efektivitas dan responsifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Cak Imin melihat pembangunan 40 kota baru sebagai langkah maju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Gibran mengusulkan untuk lebih memanfaatkan potensi ekonomi yang sudah ada di kota-kota yang sudah terbentuk. Pengembangan ekonomi lokal, menurutnya, dapat memberikan dampak positif yang lebih cepat dan lebih nyata dibandingkan dengan membangun kota baru dari awal.

Gibran juga menyoroti pentingnya pemberdayaan sektor swasta. Menurutnya, keterlibatan swasta dapat membantu mendukung proyek-proyek infrastruktur tanpa menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah. Ini menciptakan hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara sektor publik dan swasta.

Tentu saja, meskipun ada perbedaan pandangan antara Cak Imin dan Gibran, keduanya sepakat bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pendapat ini adalah bagian dari dinamika demokrasi, di mana setiap calon atau tokoh publik memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

Sebagai konklusi, tanggapan Gibran terhadap rencana Cak Imin untuk membangun 40 kota dan penolakannya terhadap Ibu Kota Nusantara mencerminkan keprihatinan dan pandangan kritisnya terhadap implementasi kebijakan. Dalam suasana demokrasi, perdebatan seperti ini menjadi sarana untuk memperjelas dan memperkaya wacana pembangunan negara.